Pengawasan merupakan salah satu fungsi organik administrasi dan manajemen, karena bila fungsi ini tidak dilaksanakan dengan baik cepat atau lambat akan mengakibatkan hancurnya organisasi. Layanan ini hadir melalui fungsi penjaminan untuk meningkatkan kepercayaan principle bahwa agent telah mengelola entitas sesuai. Pengawasan membantu penilaian apakah perencana-an, pengorganisasian, penyusunan per-sonalia, dan pengarahan telah dilak-sanakan secara efektif, serta fungsi pengawasan itu sendiri harus diawasi. Jadi, fungsi pemantauan ini tidak dapat dilakukan oleh auditor eksternal dan hanya dapat dilakukan oleh manajemen atau aparat internal yang berwenang. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pengawasan, baik di pusat maupun di daerah. Inspektorat Wilayah I : Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan. tingkah laku dan perbuatan hakim di semua lingkungan peradilan. Mockler berikut ini telah memperjelas unsur-unsur esensial proses pengawasan : “Pengawasan. Pengawasan Masyarakat 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasll Pengawasan Fungsional. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang. Jenis Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional. Tujuan pengawasan fungsional menurut Harvianda et al,. Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yaitu melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014 15. Sebagai contoh konkret tentang pengawasan fungsional dapat dilihat dalam struktur organisasi Departemen P dan K dalam struktur tersebut khususnya di lingkungan inspektorat jenderal terdapat delapan. Maksud dan Tujuan 1. Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional. Apa itu PENGAWASAN FUNGSIONAL? PENGAWASAN FUNGSIONAL adalah (WASNAL) Pengawasan yang di lakukan oleh aparat pengawasan fungsional. Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan Wewenang. Judul. pengawasan fungsional harus dilaksanakan dan ditingkatkan dengan memperhatikan prinsip -prinsip pengawasan. 6 tahun 2003) terbitan: (2003) pedoman pengawasan fungsional penyelenggaraan pemeerintah daerah (surat keputusan menteri dalam negeri no. Dalam melaksanakan. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah 14. Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian adalah jabatan yang diduduki PNS dan mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan, sertifikasi, pengujian mutu alat dan mesin pertanian serta pengembangan metode. 9 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka. com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menerbitkan Peraturan Menpan RB (Permenpan RB) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Audit internal dikelembagaan 7. Bentuk. Pengawasan Legislatif 6. Bagian Kedua Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan Pasal 7 (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional. T. Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yaitu melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan. A di atas, maka Peta Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan adalah: Kode Unit Judul Unit FPP. 3. Pendampingan dipelaku usaha 5. Pengawasan Terhadap Perencanaan Dan Disain 1 Perencanaan a. Melakukan peningkatan kompetensi Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keahlian melalui pengembangan dan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan atau melalui mekanisme peningkatan kompetensi lainnya; dan 3. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai denganPengawas sekolah adalah jabatan fungsional yang berlaku dalam lingkungan pendidikan formal dari tingkat pendidikan pra-sekolah, sekolah dasar hingga sekolah menengah. Barang Milik Negara yang selanjutnya. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan. PENGAWASAN FUNGSIONAL. manusia dengan menambah beban kerja mereka agar semua target pengawasan dalam program kerja pengawasan tahunan (PKPT) dapat tercapai. Dalam pengawasan melekat pengawasan adalah atasan yang memiliki kekuasaan dan dapat bertindak bebas dari konflik kepentingan. Delapan unsur WASKAT tersebut adalah : Pengorganisasian. CONTROLLING (FUNGSI PENGAWASAN) Fungi-fungsi terdahulu tidak akan efektif tanpa fungsi pengawasan (controlling) = pengendalian Definisi PENGAWASAN, PENGENDALIAN Proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi & manajemen tercapai Konsep “penetapan standar, pengukuran kegiatan dan tindakan korektif” Aktivitas. Tugas-tugas Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) 1. Kelompok Substansi adalah suatu kelompok jabatan yang terdiri dari jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi pada masing-masing unitUraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; b. 00. Berikut Liputan6. Pengawasan ekstemal adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang sama sekali berasal dari luar lingkungan organisasi eksekutif. Oktober 2021 perihal Penetapan Kelas Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, dan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1278/M. Baca juga: Daftar Gubernur Sumatera Selatan, Mulai dari Gubernur AK Gani hingga Herman. Fungsi Pengawasan Pendidikan Secara umum telah dikemukakan bahwa hasil pengawasan dapat memberikan manfaat bagi perbaikan dan peningkatan efektivitas proses manajemen organisasi. laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan pengadministrasian pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan, sesuai ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas Fungsi : 1. Tetapi, kegiatan supervisi ini pun mencakup penentuan kondisi atau syarat – syarat materi yang diperlukan untuk. Uji Kompetensi adalah proses uji aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, dan bukti fisik yang relevan untuk menentukan kompetensi bagi Pengawas Farmasi dan Makanan sesuai dengan standar kompetensi teknis. , M. Ruang lingkup pengawasan meliputi : a. Untuk dapat melaksanakan tugas seperti tersebut diatas, Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik danmanajerial padasatuan pendidikan. Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak, bahwa yang dimaksud dengan:. 260. 20 diawasinya. Kondisi sarana dan prasarana yang ada juga kurang/belum memadai untuk menunjang kegiatan pengawasan secara. Adapun fungsi atau peranan dari pengawasan fungsional adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai pelaksanaan kegiatan pemerintahan. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di bidang pengawasan dan/atau. Terry memaparkan fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain badan Pengawas daerah, dalam penyelenggaraan. a. Kompolnas sebagai lembaga pengawas fungsional Polri, terdapat dalam pasal 3 Perpres No. 6) Pengawasan fungsional ditujukan untuk menjamin sasaran pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna. hmudi (2015). -Internal (BPKP, Irjen,Inspektorat Propinsi, Kabupaten/Kota) -Eksternal : BPKP 14. Tujuan Pengawasan. Berdasarkan Permenpan no. Para Pimpinan APIP di Lingkungan. Hubungan Pengawasan fungsional terhadap akuntabilitias publik, didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2011); Wulandari (2013) dan Rosalina (2014) bahwa pengawasan fungsional berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas publik. Menurut Sondang P. Pengawasan fungsional adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga/Badan/Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian. Ruang lingkup objek pengawasan lebih luas tidak terbatas pada intern organisasi, tetapi sesuai dengan fungsinya maka dapat dilakukan audit ke luar organisasi. Salah satu bentuk pengawasan terhadap aparatur negara ialah pengawasan fungsional. 7. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tersebut menurut perspektif maqāṣid al-syarīʻah. Pengertian Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan : 1. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MALANG TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL. (2014) yaitu untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengawasan fungsional terhadap kinerja pemerintah daerah pada Inspektorat Kota Gorontalo. id, dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil atau PNS, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017, disebutkan bahwa jenjang Jabatan Administrasi dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas Jabatan. Pengawas Ketenagakerjaan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator,. A. Peraturan BKN No. fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 001. Pengawasan adalah serangkaian proses evaluasi terhadap. 2017. Email: triwib1967@gmail. 2 Tahun 2001, kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam bidang Pengawasan Fungsional adalah: 1. Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06. 140/ 9/2011 dan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya; 4. id – Uraian Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak Penyelia. Menyusun program pengawasan. 3. ID - Pelatihan Penguatan Program Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD) yang digelar oleh Kementerian Dalam. (2) Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dijabat oleh sekurang-kurangnya Pejabat Fungsional Auditor Madya yang diangkat oleh Kepala BPKP melalui surat keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan fungsional dan tindak lanjutnya dalam pelaksanaan pengawasan untuk menuju optimalisasi kenerja auditor di Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian. 25 b. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, danMODEL PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP PENGUATAN KAPASITAS FISKAL Tri Wibowo, Pusdiklatwas BPKP, Jalan Beringin 2, Ciawi, Bogor. Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi b. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan berdasarkan jawaban responden terpilih dengan sampel berjumlah 25 orang yakni 7 Auditor dan 18 Aparat Pengawas Pemerintah. 60 Tahun 2008, diubah menjadi pengawasan intern oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah/APIP), adalah pengawasan yang. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan diberikan Tunjangan Pengawas Perdagangan setiap bulan dengan besaran: Pengawas Perdagangan Ahli Madya - Rp1. Konsep pengawasan internal dalam pene-litian ini merujuk. UU 18 tahun 2009 junto UU 41 tahun 2014:Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR (JFA) Jabatan Fungional Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan. pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan akreditasi instansi pengguna sebagai pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi Uji. (2) Pengawas Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan. 3. Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pengawasan. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan . Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. : 8 THN 1981 TENTANG KUHAP : Kewenangan Polri dalam pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing dikaitkan dengan Polri selaku penyidik sebagaimana diatur oleh UUN No. Judul. Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pengawasan kegiatan perdagangan, pengawasan barang, dan pengawasan jasa dalam rangka pelindungan konsumen dan tertib niaga dan penegakan hukum. See Full PDF. Tunjangan Jabatan. 20. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: 13. Dalam Permendagri nomor 64 tahun 2007 pasal 1, Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota. E. 04. hasil pengawasan fungsional tersebut, antara lain pihak ketiga/rekanan sudah pindah alamat dan atau pailit, pimpinan instansi sudah pindah/mutasi dan dokumen hilang, adanya sanggahan yang terlambat, pegawai yang terkait sudah meninggal serta hasil pengawasan kurang jelas. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Memberikan advokasi; dan 3. 3. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara Kotak 1: Kewenangan Kabupaten Kutai Barat Dalam Bidang Pengawasan Berdasarkan Perda Kabupaten Kutai Barat No. Peraturan Menteri negara pendayagunaan Aparatur negara Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Tindak Lanjut. Dokumen ini penting bagi para pengawas sekolah yang ingin meningkatkan kualifikasi dan. Kehutanan selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup mempunyai kewajiban menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan; c. PP Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 54 mengatur bahwa setelah melaksanakan tugas pengawasan, APIP wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan instansi pemerintah yang diawasi. 1 Latar Belakang Salah satu fungsi manajemen yang dikemukakan oleh Badrudin dalam. Inventarisasi dan identifikasi penggunaan ijazah palsu oleh PNS, aparat pemerintah daerah/desa 18. Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran Menurut Revrisond (2000) Pengawasan Fungsioanal adalah pegawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik berasal dari lingkungan internal, maupun dari lingkungan eksternal pemerintahan. Tugas Jabatan Fungsional Inspektur Tambang yaitu pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, yang meliputi inspeksi, pengujian, dan penelaahan aspek teknis pertambangan, konservasi sumber daya mineral dan batubara, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang, pemanfaatan barang, jasa. 9. Peraturan Perundang-undangan. 8: 19 Tahun 2009: Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Jadwal pada saat pengawasan yang dilakukan Inspektorat. Setidaknya ada empat jenis, yaitu pengawasan melekat, pengawasan fungsional, pengawasan legislatif, dan pengawasan masyarakat. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. 8. Pen-gawasan oleh Inspektorat akan mempengaruhi keber - hasilan pengelolaan keuangan, hingga Kota Manado bisa meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Sistem organisasi akan timpang apabila fungsi pengawasan dalam organisasi tersebut tidak. Instansi Pengawas. Sebagai t enaga pengawas fungsional hendaknya dapat memperhatikan hal -hal sebagai berikut : (1) harus berorientasi pada tujuan organisasi, (2) harus obyektif jujur dan mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 4 Ukuran Pengawasan Fungsional Ukuran pengawasan fungsional terdiri dari (Baswir, 2001): 1. STATUS. Lembaga Pengawasan Fungsional lainnya (BPKP, Irjen pada Kementerian/Lembaga Non Departemen, Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) di Propinsi dan Kabupaten/Kota). Fungsi pengawasan. Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang selanjutnya disebut Pengawas Farmasi dan Makanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan teknis fungsional pengawasan obat dan makanan. Fungsi Pengawasan adalah, sebagai mana di bawah ini: Untuk menilai apakah setiap unit-unit telah melakukan kebijaksanaan & prosedur yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing. (2) Pelaksanaan fungsi pengawasan. Si selaku pembimbing 1 dan bapak Ronald S. Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi termasuk dalam rumpun pengawas kualitas dan keamanan. go. ABSTRAK: a. 2. b. BN. 8. 2017/NO. Definisi Pengawasan dan Pengendalian. Instansi Pembina adalah Badan Pengawas Obat. Menimbang, bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme pegawai negeri sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung. A. Memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar. 20 diawasinya. I. f. PELAKSANAAN PENGAWASAN FUNGSIONAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( Studi di Badan Pengawasan Kabupaten Malang ) Ol eh: Kaharuddin ( 02230037 ) Goverment Science Dibuat: 2008-07-11 , dengan 3 file(s). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur. 23. 25, BN. 01. Menurut Pasal 1 angka 2 dan 3 Perma No. Auditor Internal Pemerintah atau yang lebih dikenal sebagai Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen/LPND, dan Badan Pengawasan Daerah. U. 114 halaman dengan lampiran. 3. Itjen dan Bawasda dibutuhkan Kepala. Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3 (1) Pengawas Koperasi berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan koperasi pada Instansi Pemerintah. Sedangkan menurut Instruksi Presiden Nomor : 15. UMUM Dalam rangka. Untuk menciptakan pengendalian manajemen yang memadai, digunakan delapan unsur Pengawasan Melekat (WASKAT) dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi/instansi. WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan dan Angka Kreditnya UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pasal 27 (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap obyek pengawasan dan atau kegiatan tertentu dengan tujuan untukInspektorat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum menyelenggarakan diseminasi Peraturan Perundang-undangan Pengawasan Bidang Pekerjaan Umum, yang merupakan diseminasi terakhir pada TA 2005 di Bandung (19/12). (3) Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan teknis pengawasan di. PPUPD berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, Instansi Pusat, danInstansi Daerah.